Dugaan Nepotisme Ketua DPRD Mamasa dan Mark-Up Anggaran Makan Minum di Sekretariat DPRD Mamasa, Konsumsi Kantor Disorot

Lensakriminal.news – Dugaan praktik konflik kepentingan dan penggelembungan anggaran mencuat dalam pengelolaan belanja makan dan minum di Sekretariat DPRD Kabupaten Mamasa.

Anggaran yang nilainya disebut mencapai sekitar total Rp600 juta pada tahun 2025 dan Rp450 juta pada tahun 2026 itu kini menjadi sorotan setelah muncul informasi bahwa penyedia konsumsi diduga memiliki hubungan keluarga dengan pimpinan DPRD.

Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa penyedia katering yang menangani konsumsi kegiatan di kantor DPRD Mamasa disebut merupakan mertua dari Ketua DPRD.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai potensi nepotisme dalam pengelolaan anggaran publik di lingkungan lembaga legislatif daerah.

Dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, praktik benturan kepentingan merupakan hal yang dilarang karena dapat mempengaruhi objektivitas dan transparansi dalam penunjukan penyedia.

Jika benar terdapat hubungan keluarga antara penyedia dan pimpinan lembaga, maka proses penunjukan tersebut berpotensi melanggar prinsip etika pengadaan.

Selain dugaan konflik kepentingan, indikasi lain yang mencuat adalah ketidaksesuaian antara nilai anggaran dan kualitas konsumsi yang disediakan. Berdasarkan informasi yang beredar, harga paket makanan dalam perencanaan anggaran disebut mencapai sekitar Rp45 ribu per porsi.

Namun dalam praktiknya, sejumlah pihak di lingkungan kantor DPRD menilai makanan yang disediakan jauh dari standar harga tersebut. Nilai riil makanan yang diterima diperkirakan hanya berkisar Rp15 ribu per paket.

Jika perbedaan nilai tersebut benar terjadi, maka terdapat selisih sekitar Rp30 ribu per paket makanan. Dengan total anggaran yang mencapai Rp 1 Miliar dari tahun 2025 hingga 2026, potensi selisih anggaran yang tidak sebanding dengan barang yang diterima dapat mencapai hingga ratusan juta rupiah, tergantung jumlah paket konsumsi yang direalisasikan.

Dugaan tidak berhenti pada soal kualitas makanan. Sejumlah sumber juga menyebut adanya indikasi laporan pertanggungjawaban atau SPJ yang tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi distribusi konsumsi yang sebenarnya di kantor DPRD Mamasa pada setiap harinya, berbanding terbalik dengan SPJ harian dan per-kegiatan di DPRD Mamasa.

Jumlah paket yang dilaporkan disebut tidak selalu sebanding dengan makanan yang benar-benar disediakan secara faktual dalam kegiatan di sekretariat DPRD Mamasa.

Jika dugaan tersebut terbukti, maka praktik tersebut dapat mengarah pada dua persoalan serius dalam tata kelola keuangan daerah: konflik kepentingan dalam penunjukan penyedia serta potensi manipulasi laporan penggunaan anggaran.

Sejumlah Pengamat tata kelola pemerintahan daerah yang juga merupakan akademisi perguruan tinggi menilai, kasus seperti ini sering menjadi pintu masuk bagi penyelidikan dugaan penyalahgunaan anggaran. Terlebih jika ditemukan adanya selisih harga yang signifikan serta hubungan keluarga antara pihak pengambil keputusan dan penyedia barang atau jasa.

Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah, DPRD seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas pengelolaan anggaran publik. Dugaan praktik nepotisme dan ketidaksesuaian penggunaan anggaran justru dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.

Justru dugaan kuat dari praktik ini mengarah kepada Ketua DPRD Mamasa yang ditengarai memanfaatkan jabatannya untuk mengambil keuntungan sejumlah uang hingga ratusan juta rupiah dari praktik culas ini.

Publik kini menanti adanya klarifikasi terbuka dari pihak Sekretariat DPRD Mamasa maupun pimpinan DPRD terkait pengelolaan anggaran tersebut.

Selain itu, audit dari lembaga pengawasan internal maupun aparat penegak hukum dinilai penting untuk memastikan apakah pengelolaan anggaran makan dan minum tersebut telah sesuai dengan aturan atau justru mengandung pelanggaran.

Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai dugaan konflik kepentingan dan ketidaksesuaian anggaran konsumsi di lingkungan Sekretariat DPRD Mamasa. (Fs)